ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN

Loading...

Sabtu, 22 Januari 2011

Materi EKONOMI PERENCANAAN

Rangkuman Mata Kuliah EKONOMI PERENCANAAN
MODUL I

PEMBANGUNAN EKONOMI BERENCANA
Kegiatan Belajar 1
Pengertian dan Tujuan Pembangunan Ekonomi serta Karakteristik Negara Berkembang
1. Istilah pembangunan (development) harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan.
2. Dari definisi pembangunan tersebut maka pembangunan ekonomi adalah:
a. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus
b. Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita yang berlangsung dalam jangka panjang
c. Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya) yang ditinjau dari aspek perbaikan bidang institusi dan regulasi
3. Proses pembangunan harus memiliki 3 (tiga) tujuan inti sebagai berikut: (a) Peningkatan tersedianya kebutuhan pokok (basic need), (b) Peningkatan standar hidup dalam rangka menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa (self esteem), dan (c) Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (freedom from servitude).
4. Karakteristik NSB menurut Todaro: (a) Standar hidup yang relatif rendah, (b) Tingkat produktivitas yang rendah, (c) Tingkat pertumbuhan penduduk serta beban ketergantungan yang tinggi, (d) Tingginya tingkat perkembangan pengangguran dan pengangguran semu, (e) Ketergantungan terhadap produksi pertanian serta ekspor produk primer, (f) Pasar dan informasi yang tidak sempurna, dan (g) Dominasi ketergantungan, dan vulnerabiliti dalam hubungan-hubungan internasional.
Kegiatan Belajar 2
Indikator Pembangunan: Moneter dan Non Moneter
1. Walaupun pendapatan per kapita memiliki berbagai kelemahan, namun masih tetap bisa digunakan sebagai titik awal untuk mengklasifikasikan tingkat-tingkat pembangunan dan identifikasi kebutuhan pembangunan.
2. Kelemahan menggunakan pendapatan per kapita timbul karena perbandingannya mengabaikan adanya perbedaan-perbedaan antar negara dalam hal-hal seperti struktur umur penduduk, distribusi pendapatan masyarakat nasional, metode perhitungan pendapatan, dan perbedaan nilai mata uang (kurs).
3. William Nordhaus dan James Tobin (1972) menyempurnakan nilai-nilai GNP dengan dua cara yaitu melalui koreksi positif dan negatif atau lebih dikenal dengan konsep Net Economic Welfare (NEW). Koreksi positif mengharuskan kita untuk memperhatikan waktu senggang (leisure) dan perkembangan sektor ekonomi informal. Sementara itu, koreksi negatif adalah berkaitan dengan masalah kerusakan lingkungan.
4. Beckerman mengemukakan cara lain dalam membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai negara yaitu dengan membandingkan tingkat kesejahteraan menggunakan data yang bukan bersifat moneter untuk menentukan indeks kesejahteraan masyarakat di tiap-tiap negara (Modified non monetary indicators).
5. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, Morris D. Morris mengenalkan Physical Quality of Life Index (PQLI) atau Indeks Kualitas Hidup (IKH) yang merupakan indeks gabungan dari 3 indikator yaitu tingkat harapan hidup, angka kematian, dan tingkat melek huruf.
6. United Nations For Development Progam (UNDP) mengembangkan suatu indeks yang sekarang dikenal dengan istilah Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Indeks, HDI). Indikator-indikator yang digunakan untuk menyusun indeks ini adalah : (1) tingkat harapan hidup, (2) tingkat melek huruf masyarakat, dan (3) tingkat pendapatan riil per kapita
Kegiatan Belajar 3
Motivasi dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi
1. Pasca PD II perhatian terhadap pembangunan ekonomi berencana berkembang cepat ini disebabkan oleh 3 faktor yaitu:
a. Munculnya hasrat NSB untuk segera membangun ekonomi negaranya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
b. Melihat pengalaman dari perkembangan perencanaan ekonomi di negara-negara sosialis yang menerapkan pembangunan ekonomi berencana yang sistematis.
c. Pengalaman perencanaan di Eropa dan Amerika Serikat selama PD II yang menunjukkan kemungkinan bagi pemerintah untuk mempengaruhi tingkat dan arah pertumbuhan ekonomi.
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi:
a. Penduduk dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
b. Modal
c. Sumber Daya Alam (SDA)
d. Teknologi dan Wiraswasta (Entrepreneur)

MODUL 2
DEFINISI DAN RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Kegiatan Belajar 1
Arti Perencanaan Pembangunan
1. Pengertian perencanaan pembangunan adalah suatu upaya untuk mengubah keadaan ekonomi esok suatu bangsa dari negara berkembang menjadi jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya yakni dengan upaya meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, melenyapkan ketimpangan pendapatan serta ketimpangan kesejahteraan, dan meningkatkan lapangan kerja.
2. Tujuan perencanaan wilayah adalah untuk menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, serta lestari dan pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, baik oleh pihak pemerintah ataupun oleh pihak swasta. Perencanaan wilayah diusahakan mencapai sasaran-sasaran secara maksimal, berdasarkan hambatan dan keterbatasan yang ada.
Syarat-syarat Perencanaan
1. Syarat-syarat keberhasilan suatu perencanaan pembangunan adalah terbentuknya komisi perencanaan, harus ada survei terhadap sumber-sumber yang potensial, adanya tujuan perencanaan, penetapan sasaran dan prioritas, harus menetapkan besarnya pembiayaan yang akan menjadi dasar mobilisasi sumber-sumber, adanya keseimbangan yang tepat di dalam perekonomian, administrasi yang kuat, efisien dan tidak korup, kebijaksanaan pembangunan yang tepat demi berhasilnya rencana pembangunan dan yang paling penting adalah adanya dukungan masyarakat.
2. Faktor-faktor dari suatu perencanaan secara umum dapat dibagi dua: pertama, faktor yang mempengaruhi lingkungan di mana orang bekerja secara efektif. Kedua, faktor manusia. Agar supaya masyarakat modern dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka dibutuhkan mutu manusia tertentu.

MODUL 3
TEKNIK PERENCANAAN SECARA UMUM
Kegiatan Belajar 1
Proses dan Model Perencanaan
1. Model perencanaan ekonomi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori dasar yaitu:
a. Model-model pertumbuhan agregat yang mencakup perkiraan-perkiraan ekonomi makro dari beberapa variabel ekonomi pokok yang direncanakan atau yang membutuhkan perubahan.
b. Model input-output multisektor yang antara lain menentukan implikasi produksi, sumber daya tenaga kerja dan devisa dari suatu rangkaian target permintaan akhir.
c. Desentralisasi yang mengandung variabel sektor atau variabel tingkat proyek yang dipakai untuk mempersiapkan model masing-masing sektor atau proyek
2. Teknik perencanaan pada umumnya melibatkan konsep-konsep matematika seperti programasi linear, dan analisis input-output. Input-Output adalah teknik perencanaan ekonomi yang menggunakan beberapa variasi antar industri di mana kegiatan sektor industri yang utama saling berkaitan dengan lainnya sebagai suatu himpunan persamaan aljabar yang simultan, dan menunjukkan proses produksi atau teknologi suatu industri. Sedangkan Programasi Linear adalah suatu teknik untuk mencari pemecahan optimal dalam persoalan alokasi sumber-sumber yang langka, misalnya terbatasnya biaya, tenaga kerja, waktu, material, sedangkan manfaat harus dimaksimumkan atau ongkos harus diminimumkan.
Kegiatan Belajar 2
Aspek Kualitatif dan Kuantitatif Rencana
1. Dalam perencanaan ekonomi akan ditemukan aspek kualitatif maupun kuantitatif. Aspek kualitatif berkaitan dengan analisis secara deskriptif mengenai suatu rencana. Aspek kuantitatif dari suatu rencana disajikan dalam bentuk perhitungan angka-angka yang akan mendukung aspek kualitatif tersebut.
2. Aspek kuantitatif dari suatu rencana dapat dilihat dari perhitungan laju pertumbuhan ekonomi atas dasar alokasi investasi dan perhitungan kebutuhan akan investasi.

MODUL 4
PERENCANAAN OPERASIONAL TAHUNAN DAN EVALUASI
Kegiatan Belajar 1
Orientasi Pelaksanaan dan Operasional Perencanaan
1. Perencanaan operasional tahunan adalah suatu penerjemahan secara lebih konkret, spesifik dan operasional dari rencana jangka menengah secara tahunan. Rencana ini tetap berpegang kepada tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prioritas dari rencana jangka menengah.
2. Unsur-unsur yang perlu ditetapkan dalam perencanaan operasional tahunan adalah kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan, siapa yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, jadwal waktu pelaksanaan kegiatan yang perlu dilakukan dan bentuk atau hasil daripada kegiatan-kegiatan yang dilakukan.
3. Kegiatan yang perlu dilakukan dalam perencanaan operasional tahunan adalah tinjauan pelaksanaan (review), perkiraan tentang perkembangan keadaan pada masa yang akan dilalui, perkiraan sumber-sumber pembangunan, penetapan kebijaksanaan pembangunan untuk tahun yang akan datang, penyusunan program investasi sektoral, implementasi program dan proyek-proyek, dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan.
Kegiatan Belajar 2
Pengawasan dan Evaluasi Rencana serta Organisasi Perencanaan Pembangunan
1. Pengawasan dimaksudkan untuk mengusahakan pelaksanaan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan atau persoalan-persoalan dapat diketahui sampai berapa jauh penyimpangan atau masalah tersebut dibanding dengan perkiraan semula. Lebih penting daripada itu ialah mengetahui apa sebabnya. Kemudian perlu diambil langkah-langkah kebijaksanaan korektif.
2. Hal yang perlu dilakukan dalam kegiatan usaha monitoring adalah:
a. adanya sistem pelaporan;
b. adanya cara atau saluran informasi serta pusat-pusat monitoring dan pemrosesannya.

MODUL 5
PERENCANAAN DALAM PEREKONOMIAN PASAR DAN PERAN DARI AGEN PEMERINTAH
Kegiatan Belajar 1
Perencanaan Pembangunan, Proses, dan Masalah Kegagalan Implementasi di Negara Sedang Berkembang
1. Perencanaan pembangunan di NSB sangat diperlukan untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan, meningkatkan pendapatan nasional, dan pendapatan per kapita, meningkatkan kesempatan kerja, dan pembangunan secara keseluruhan.
2. Perencanaan pembangunan yang sering dilakukan NSB adalah Perencanaan proyek demi proyek, perencanaan sektoral, perencanaan investasi menyeluruh sektor publik dan perencanaan komprehensif.
3. Masalah dan kegagalan implementasi disebabkan oleh teori yang berbeda dengan praktik perencanaan, terjadinya trade off antara tujuan perencanaan ekonomi menjadi salah satu penyebab kegagalan perencanaan ekonomi, ketidakseimbangan antara pedesaan, perkotaan, dan migrasi, masalah kebutuhan akan pendidikan dan lapangan kerja, perencanaan dan kebijakan pembangunan yang memperburuk isyarat dan insentif sosial karena mengutamakan industrialisasi yang cepat melalui substitusi impor, kesenjangan antara perumusan perencanaan dengan pelaksanaan, data tidak memadai dan tak dapat dipercaya, gangguan perekonomian, kelemahan kelembagaan, kurangnya kemauan politik, dan kurangnya dukungan pemerintah.
Kegiatan Belajar 2
Perencanaan Ekonomi Pasar dan Perencanaan oleh Pemerintah
1. Perencanaan dalam perekonomian pasar atau lebih dikenal dengan perencanaan ekonomi kapitalis pada umumnya merupakan usaha dengan sadar dilakukan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengerjaan yang tinggi dan harga-harga stabil melalui berbagai instrumen kebijakan fiskal dan moneter.
2. Perencanaan di dalam sistem Sosialis didasarkan pada rencana terpusat. Pemerintah mengorganisir dan mengalokasikan sumber ekonomi dengan komando dan pengawasan secara terencana.
3. Perbedaan esensial antara perencanaan dalam perekonomian pasar versus perekonomian sosialis adalah rangsangan (inducement) versus pengendalian (control).
4. Perencanaan ekonomi campuran merupakan gabungan antar dua sistem ekonomi yaitu kapitalis dan sosialis. Sistem ini berusaha mengeliminasi keburukan-keburukan dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis namun di sisi lain berusaha menyatukan segi-segi yang baik dari keduanya.
5. Menurut Irving Sverdlow tentang tingkat peranan pemerintah yaitu: operation atau pelaksanaan operasi sendiri oleh pemerintah, direct control atau pengendalian langsung, indirect control atau pengendalian tidak langsung, direct influence atau pengaruh secara langsung, indirect influence atau pengaruh tidak langsung
6. Dalam sistem desentralisasi melalui otonomi daerah, peran pemerintah diperlukan dan dapat mencakup peran-peran wirausaha (entrepreneur), koordinator, fasilitator, dan stimulator.
7. Alasan dari kelompok yang kontra atau menolak campur tangan pemerintah terhadap pembangunan adalah:
a. Kelompok ini masih mempercayai bahwa mekanisme pasar akan mampu menciptakan perkembangan yang harmonis.
b. Campur tangan pemerintah justru akan mempengaruhi efisiensi ekonomi.
c. Tindakan ini dianggap"membantu yang gagal dan menghukum yang sukses".
8. Kelompok yang pro dengan campur tangan pemerintah dalam pembangunan mengemukakan pendapat-pendapat yang mendukung pemikiran mereka yaitu:
a. Apabila perekonomian berdasarkan mekanisme pasar maka akan menghambat perkembangan ekonomi daerah yang terbelakang.
b. Dalam mekanisme pasar keputusan tentang lokasi kegiatan ekonomi lebih banyak didasarkan pada metode trial and error karena produsen tidak mengetahui informasi pasar sehingga tidak semua keputusan dihasilkan secara tepat dan efisien.
c. Campur tangan pemerintah seharusnya bersifat sementara bagi daerah-daerah yang baru berkembang mengingat efisiensi kegiatan ekonomi masih rendah.
d. Pengeluaran pemerintah akan hemat dalam rangka untuk melaksanakan pembangunan di masa yang akan datang.

MODUL 6
PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
Kegiatan Belajar 1
Gambaran Umum Perencanaan Tata Ruang Wilayah
1. Definisi atau pengertian pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh M.L. Jhingan yakni: pertama, perkembangan ekonomi harus diukur dalam arti kenaikan pendapatan nasional nyata dalam suatu jangka waktu yang panjang. Kedua, pembangunan ekonomi berkaitan dengan kenaikan pendapatan nyata per kapita dalam jangka panjang. Ketiga, pembangunan ekonomi dipandang sebagai suatu proses di mana pendapatan nasional nyata per kapita naik dibarengi dengan penurunan kesenjangan pendapatan dan pemenuhan keinginan masyarakat secara keseluruhan.
2. Tahap-tahap dalam suatu proses perencanaan adalah sebagai berikut.
a. Penyusun rencana.
b. Penyusun program rencana.
c. Pelaksanaan rencana.
d. Pengawasan rencana.
e. Evaluasi rencana.
Kegiatan Belajar 2
Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Wilayah
1. Pendekatan pembangunan wilayah sebaiknya menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional.
2. Pendekatan sektoral adalah seluruh kegiatan ekonomi di dalam wilayah perencanaan yang dikelompokkan atas sektor-sektor. Selanjutnya setiap sektor dianalisis satu per satu. Setiap sektor dilihat potensi dan peluangnya, menetapkan apa yang dapat ditingkatkan dan di mana lokasi dari kegiatan peningkatan tersebut.
3. Pendekatan regional adalah pendekatan yang memandang wilayah sebagai kumpulan dari bagian-bagian wilayah yang lebih kecil dengan potensi dan daya tariknya masing-masing

MODUL 7
SELEKSI STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
Kegiatan Belajar 1
Tujuan dan Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah
1. Tujuan pembangunan yang berusaha dicapai oleh banyak daerah adalah:
a. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah
b. Mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan
c. Meningkatkan pendapatan perkapita
2. Fundamental ekonomi daerah pada hakikatnya merupakan indikator yang mencerminkan kondisi riil ekonomi daerah, yang meliputi: pertumbuhan ekonomi daerah, PDRB per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan per Kapita Daerah.
3. Terjadi evolusi pergeseran makna pembangunan di mana pembangunan ekonomi tidak lagi memuja GNP sebagai sasaran pembangunan, namun lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pembangunan. Hal ini mendorong munculnya konsep dan strategi pembangunan yang baru, yaitu munculnya paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok (basic need), pembangunan mandiri (self reliant development), pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam (ecodevelopment), pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis (ethnodevelopment) (Kuncoro, 2004).
Kegiatan Belajar 2
Sumber Daya Perencanaan untuk Pembangunan Daerah
1. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses di mana suatu masyarakat menciptakan suatu lingkungan yang mempengaruhi hasil-hasil indikator ekonomi seperti kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Blakely (1989) lingkungan yang dimaksud sebagai sumber daya perencanaan meliputi lingkungan fisik, peraturan, dan perilaku.
2. Pemerintah daerah biasanya memperhatikan masalah lingkungan fisik, terutama infrastruktur fisik, yang hal ini penting bagi perkembangan dunia usaha dan industri.
3. Insentif dan kebijakan keuangan merupakan input yang penting bagi proses pembangunan ekonomi. Dengan kata lain untuk menarik dan mengembangkan dunia usaha di suatu daerah perlu penyederhanaan sistem regulasi.
4. Keputusan akhir yang diambil sektor swasta mengenai ekspansi investasi atau relokasi akan sangat dipengaruhi juga oleh semacam "feeling" atau "judgement" investor mengenai reaksi masyarakat daerah calon lokasi investasi. Dunia usaha sering kali tidak akan memilih suatu daerah tertentu karena penduduknya dikenal, misalnya bersikap anti bisnis.

MODUL 8
EVALUASI PROYEK DAN ANALISA BIAYA-HASIL
Kegiatan Belajar 1
Evaluasi Proyek dan Analisa Biaya-Hasil
1. Evaluasi proyek merupakan bagian integral setiap program pembangunan dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan dan menunjukkan cara-cara penyempurnaan lebih lanjut. Evaluasi proyek adalah proses untuk mengevaluasi tingkat hasil (rate of return) suatu proyek, profitabilitas sosialnya dan akibat sampingannya terhadap laju pertumbuhan penduduk, lapangan kerja, latihan buruh dan manajemen, dan terhadap laju reinvestasi.
2. Keterbatasan analisa biaya - hasil di dalam mengukur hasil sekarang dan hasil yang akan datang suatu proyek adalah: Kesulitan Dalam Perkiraan Biaya; Kesulitan Dalam Perkiraan Hasil, Tingkat Diskonto yang Bersifat Arbitrer; Mengabaikan Gabungan Biaya dan Hasil; Mengabaikan Biaya Alternatif (Opportunity Cost); Penyesuaian Terhadap Risiko dan Ketidakmenentuan serta Masalah Eksternalitas
Kegiatan Belajar 2
Pengawasan di dalam Perencanaan
1. Perekonomian berencana terpusat mengandung pengawasan secara menyeluruh atas semua kegiatan ekonomi, dalam hal ini produksi, konsumsi, pertukaran, dan distribusi, perdagangan dalam dan luar negeri, tabungan, investasi dan sebagainya. Di pihak lain, suatu perekonomian campuran mengenal pengawasan yang tidak menyeluruh dengan tujuan utama mengalokasikan sumber-sumber langka dengan cara yang tepat. Negara-negara terbelakang biasanya merupakan perekonomian campuran di mana sektor swasta dan sektor negara hidup berdampingan.
2. Pengawasan terhadap konsumsi dalam bentuk pengendalian harga dan penjatahan dapat berhasil di negara-negara yang pemerinta- hannya efisien. Pengendalian memerlukan penetapan berbagai macam harga tidak hanya pada berbagai tahapan produksi tetapi juga pada berbagai macam tempat. Pengendalian tidak dapat dilakukan secara terus menerus, harus ditinjau kembali dan diperlonggar manakala penawaran membaik. Pengendalian juga membutuhkan koordinasi yang sempurna antara pusat dan negara bagian.

MODUL 9
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA
Kegiatan Belajar 1
Tata Cara dan Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Indonesia
1. Menurut Tinbergen prosedur perencanaan yang biasa ditempuh menyangkut hubungan dengan dunia luar yang biasa dilakukan pada penyusunan rencana yakni dengan pemerintah, untuk membicarakan tujuan-tujuan umum dari kebijaksanaan ekonomi serta keterbatasan penggunaan alat-alat tertentu. Hubungan dengan instansi-instansi (sektor-sektor dan daerah-daerah). Bila rencana pembangunan sudah hampir rampung, diadakanlah pertemuan yang bersifat umum.
2. Peran pemerintah di dalam membuat kebijaksanaan perencanaan pembangunan sangat dominan, termasuk dalam penyusunan serta pengawasan pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi khususnya. Peran pemerintah yang sangat dominan itu terutama tumbuh di negara-negara berkembang yang beraliran sosialis atau ekonomi campuran seperti Indonesia. Semuanya berada di tangan kebijakan pemerintah. Organisasi perencanaan seperti yang diuraikan dan dijelaskan oleh Jan Tinbergen mencakup organisasi nasional, organisasi ekstra, organisasi intern dan pendidikan staf.

Kegiatan Belajar 2
Sistem Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Ekonomi
1. Dalam perumusan dan pelaksanaan suatu teori maupun dalam penyusunan suatu strategi pembangunan nasional, Indonesia tidak lepas dari asas politik ekonomi yang dianut. Hal ini telah dicantumkan dalam UUD 1945, khususnya Pasal 33 dan penjelasannya dalam demokrasi ekonomi. Sedangkan GBHN digunakan sebagai pola umum pembangunan Indonesia berdasarkan pendekatan perencanaan pembangunan bangsa yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap melalui repelita-repelita sebagai perencanaan pembangunan jangka menengah yang pendekatannya merupakan pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam pola umum pembangunan nasional dibuat pula cara pelaksanaannya secara lebih operasional yaitu dengan sistem perencanaan tahunan dan mekanisme APBN.
2. Perencanaan kebijakan ekonomi mencakup tahap-tahap sebagai berikut.
a. Persiapan suatu kebijakan.
b. Manajemen makro ekonomi moneter dan fiskal dalam Perencanaan.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar